Hakim MK akan menentukan nasibnya terkait masa jabatan

Hakim konstitusi akan memutuskan masa jabatannya Senin depan. Apakah kembali ke sistem goyang 5 tahun atau pensiun pada usia 70 atau setelah 15 tahun menjabat.

Berdasarkan jadwal sidang yang dilansir situs MK pada Jumat (17/6/2022), jadwalnya adalah sebagai berikut:

90/PUU-XVIII/2020

Pemeriksaan Formal dan Substantif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD 1945

Pemohon: Allan Fatchan Gani Wardhana, SH, MH

96/PUU-XVIII/2020

Pemeriksaan Substantif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UUD 1945

Pemohon: Dr. Irish Priyanto, SH, MH, MM

100/PUU-XVIII/2020

Pemeriksaan Formal dan Substantif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD 1945

Pemohon: Raden Violla RH, SH; M.Ihsan Maulana, SH; Rahmah Mutiara M, SH, dkk

Sebelumnya, Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Allan Fatchan, menggugat UU MK Nomor 7 Tahun 2020 di MK. Allan menyerukan batas usia minimum hakim konstitusi diturunkan dari setidaknya 55 tahun menjadi 47 tahun.

Allan menilai UU MK yang baru berpotensi menjerumuskan MK ke dalam konflik kepentingan dengan legislatif. Sementara itu, produk legislatif tunduk pada inlitis dalam uji materil di Mahkamah Konstitusi.

“Adanya benturan kepentingan dengan legislatif dapat mempengaruhi independensi dan imparsialitas hakim konstitusi yang menjabat pada saat Undang-Undang MK diundangkan dalam melakukan pengujian undang-undang, sehingga bertentangan dengan Pasal 24 Ayat ( 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan, menegakkan hukum dan keadilan,” kata Allan.

Pakar Zainal Arifin Mochtar menduga ada maksud tertentu, yakni presiden DVR saat ini sedang menjamu hakim konstitusi.

“Yang Mulia, saya mengerti bahwa aplikasi ini memiliki 2 landasan utama, yaitu pengujian formal dan pengujian material. Pemeriksaan formal menyangkut penyelundupan hukum, ya, tidak memenuhi syarat pengalihan, melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, revisi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dan proses pembahasan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan revisi undang-undang. hukum didasarkan pada hukum yang tidak sah,” kata Zainal.

Zainal tak bisa menampik tudingan negatif tentang keberadaan UU MK yang baru. Zainal menduga ada kepentingan tersembunyi di balik hukum tata negara.

“Saya kira sudah menjadi praktik semakin banyak orang yang memperdebatkan apa yang terjadi, Yang Mulia, saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin saja hakim yang dihibur atau dihibur hanya hakim konstitusi. Karena nanti ada barangnya yang digunakan. agama, sekali pakai,” kata Zainal.

Semoga bermanfaat artikel ini ! Baca juga : Jerman

Leave a Comment