Tragis! MK memutuskan Anwar Usman Harus Mundur dari Jabatannya

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Pasal 87(a) UU MK melanggar UUD 1945.

Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus mengundurkan diri dari jabatannya karena Pasal 87(a) di cabut. Namun, keduanya tetap menjadi hakim konstitusi hingga akhir masa jabatannya.

“Pernyataan Pasal 87(a) UU Nomor 7 Tahun 2020 melanggar UUD 1945,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam siaran dengar pendapat di kanal YouTube MK, Senin (20/6/2022). .

Telah di transfer.

Pasal 87(a) berbunyi:

Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Undang-undang ini tetap menjadi Ketua atau Wakil Ketua sampai dengan habis masa jabatannya.

Meski Ketua MK Anwar Usman dan wakilnya Aswanto harus mundur dari jabatannya, bukan berarti mereka harus mundur dari jabatannya sebagai hakim MK.

Perubahan masa jabatan hakim MK adalah hak legislatif.

Namun demikian, agar tidak menimbulkan masalah/dampak administratif terhadap putusan a quo.

Adapun Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat di nyatakan sah sampai dengan terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar.

Pasal 24C(4) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam jangka waktu 9 bulan sejak putusan ini di undangkan, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus di laksanakan,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Perubahan masa jabatan hakim dari 5 tahun menjadi 15 tahun tanpa periodisasi/pensiun pada usia 70 adalah konstitusional. Pasal ini juga berlaku bagi hakim yang masih menjabat saat itu.

Pasal 87(b) berbunyi:

Hakim konstitusi yang menjabat pada saat Undang-undang ini di undangkan memenuhi syarat menurut Undang-undang ini.

Sehingga menjabat sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun, dengan ketentuan masa jabatan tidak melebihi usia 15 (lima belas tahun).

Perlu di ketahui, masa jabatan Anwar Usman berakhir pada 6 April 2026 dan Aswanto berakhir pada 21 Maret 2029.

Keputusan di atas tidak bulat.

Hakim MK Arief Hidayat dan Manahan Sitomul mengajukan dissenting opinion.

Sementara itu, Saldi Isra telah mengeluarkan pernyataan afirmatif.

Semoga bermanfaat artikel berikut ini ! Baca juga artikel lainnya mengenai : Presiden UEA

 

Leave a Comment